Wakil Ketua III DPRD Sambut Positif Operasi Zebra Mahakam 2025 oleh Polres Kukar
Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Farida
POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Pelaksanaan Operasi Zebra Mahakam 2025 oleh jajaran Polres Kukar melalui Satuan Lalu Lintas mendapat sambutan positif dari DPRD Kabupaten Kukar.
Wakil Ketua III DPRD Kukar
Aini Farida menilai operasi ini penting untuk menekan angka kecelakaan.
Legislator perempuan ini mengapresiasi upaya Polres Kukar dalam memastikan
ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah Bumi Sanggam.
“Kami dari DPRD Kutai
Kartanegara tentu mengapresiasi langkah cepat yang diambil Polres Kukar melalui
Operasi Zebra Mahakam 2025 ini. Operasi ini sangat penting untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara, apalagi nanti menjelang perayaan
Natal dan Tahun Baru,” ucap Aini Farida dikonfirmasi media ini, Jumat
(21/11/2025).
Legislator PAN ini juga
mengimbau masyarakat Kukar turut mendukung Operasi Zebra ini dengan melengkapi
surat-surat kendaraan dan memastikan kelengkapan teknis motor atau mobil dan
mengutamakan keselamatan berkendara di jalan.
“Mari kita tunjukkan bahwa
masyarakat Kukar adalah masyarakat yang taat patuh dan disiplin. Dengan tertib
berlalu lintas, kita tidak hanya menghindari tilang, tapi yang terpenting, kita
menjaga nyawa dan keselamatan sesama di jalan raya,” tegassnya.
Diketahui, dalam waktu dua
pekan, terhitung mulai Senin (17/11/2025) sampai Minggu (30/11/2025) nanti,
Polres Kukar menjalankan Operasi Zebra Mahakam 2025.
Operasi Zebra Mahakam 2025
mengangkat tema Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman, nyaman dan selamat
menjelang pelaksanaan Ops Lilin Tahun 2025.
Kapolres Kukar AKBP
Khairul Basyar dalam arahannya mengatakan Operasi Zebra Mahakam merupakan
operasi kewilayahan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. “Tujuannya
untuk meningkatkan disiplin masyarakat, menurunkan angka pelanggaran dan
kecelakaan, serta mewujudkan Kamseltibcarlantas di Kutai Kartanegara,” kata
Khairul.
Operasi tahun ini
mengedepankan langkah preemtif, preventif, edukatif serta penegakan hukum
secara humanis. Delapan prioritas pelanggaran menjadi fokus penindakan, antara
lain pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah
umur, tidak menggunakan helm atau sabuk keselamatan hingga balap liar.
Data kecelakaan dua tahun
terakhir mencatat jumlah kejadian pada 2023 dan 2024 masing-masing dua kasus
dengan nihil korban meninggal dunia.
Meski begitu, angka pelanggaran meningkat dari 173 kasus menjadi 493
kasus pada tahun 2024. Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi rendahnya disiplin
berlalu lintas dan meningkatnya intensitas penegakan hukum.
Profesionalisme dan sikap
humanis bagi seluruh personel selama pelaksanaan operasi sangat penting untuk
dilakukan.(ADV)