Wakil Ketua III DPRD Sambut Positif Operasi Zebra Mahakam 2025 oleh Polres Kukar

img

Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Farida

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Pelaksanaan Operasi Zebra Mahakam 2025 oleh jajaran Polres Kukar melalui Satuan Lalu Lintas mendapat sambutan positif dari DPRD Kabupaten Kukar.

Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Farida menilai operasi ini penting untuk menekan angka kecelakaan. Legislator perempuan ini mengapresiasi upaya Polres Kukar dalam memastikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah Bumi Sanggam.

“Kami dari DPRD Kutai Kartanegara tentu mengapresiasi langkah cepat yang diambil Polres Kukar melalui Operasi Zebra Mahakam 2025 ini. Operasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara, apalagi nanti menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” ucap Aini Farida dikonfirmasi media ini, Jumat (21/11/2025).

Legislator PAN ini juga mengimbau masyarakat Kukar turut mendukung Operasi Zebra ini dengan melengkapi surat-surat kendaraan dan memastikan kelengkapan teknis motor atau mobil dan mengutamakan keselamatan berkendara di jalan.

“Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Kukar adalah masyarakat yang taat patuh dan disiplin. Dengan tertib berlalu lintas, kita tidak hanya menghindari tilang, tapi yang terpenting, kita menjaga nyawa dan keselamatan sesama di jalan raya,” tegassnya.

Diketahui, dalam waktu dua pekan, terhitung mulai Senin (17/11/2025) sampai Minggu (30/11/2025) nanti, Polres Kukar menjalankan Operasi Zebra Mahakam 2025.

Operasi Zebra Mahakam 2025 mengangkat tema Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman, nyaman dan selamat menjelang pelaksanaan Ops Lilin Tahun 2025.

Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar dalam arahannya mengatakan Operasi Zebra Mahakam merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. “Tujuannya untuk meningkatkan disiplin masyarakat, menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan, serta mewujudkan Kamseltibcarlantas di Kutai Kartanegara,” kata Khairul.

Operasi tahun ini mengedepankan langkah preemtif, preventif, edukatif serta penegakan hukum secara humanis. Delapan prioritas pelanggaran menjadi fokus penindakan, antara lain pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan helm atau sabuk keselamatan hingga balap liar.

Data kecelakaan dua tahun terakhir mencatat jumlah kejadian pada 2023 dan 2024 masing-masing dua kasus dengan nihil korban meninggal dunia.  Meski begitu, angka pelanggaran meningkat dari 173 kasus menjadi 493 kasus pada tahun 2024. Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi rendahnya disiplin berlalu lintas dan meningkatnya intensitas penegakan hukum.

Profesionalisme dan sikap humanis bagi seluruh personel selama pelaksanaan operasi sangat penting untuk dilakukan.(ADV)